11 May 2017



DUNIA MAKIN BICARAKAN AHOK....!

Parlemen Belanda angkat upaya pembebasan Ahok dalam debat

http://www.bbc.com/indonesia/dunia-39872700?SThisFB

Parlemen Belanda menyatakan hukuman terhadap mantan gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama sebagai 'serangan langsung terhadap kebebasan' dan upaya pembebasan Ahok diangkat dalam debat bersama Menteri Luar Negeri Bert Koenders.

Joël Voordewind, anggota parlemen dari Partai Christian Union, mengatakan mayoritas anggota DPR Belanda sepakat atas usulannya untuk mengajukan keprihatinan mereka kepada Bert Koenders, untuk dibahas dan diangkat ke Uni Eropa dan pemerintah Indonesia.

"Menteri luar negeri memerintahkan duta besar Belanda untuk urusan Hak Asasi Manusia yang tengah berada di Jakarta untuk menyampaikan keprihatinan kepada menteri HAM Indonesia dan juga kepada duta besar Uni Eropa di Jakarta," kata Voordewind melalui telepon kepada BBC Indonesia.

Indonesia yang dikenal sebagai negara 'toleran dan relatif bebas' dengan jumlah penduduk Islam terbesar di dunia, dikhawatirkan berubah.

"Hukuman ini akan menciptakan tren di Indonesia bagi para kelompok Islamis garis keras, bahwa tekanan yang mereka lakukan beberapa minggu terakhir berbuah pada hukuman yang lebih tinggi dari yang dituntut jaksa," kata Voordewind.

"Jadi mereka menganggap mereka mendapatkan dukungan atas tindakan yang mereka lakukan. Ini bisa menjadi preseden bagi para hakim untuk membatasi kebebasan beragama. Indonesia sebelumnya dikenal dengan toleransinya dengan masyarakat dengan multi agama," tambahnya.

"Kami angkat seruan untuk membebaskan (Ahok) dan masih menunggu jawaban tertulis dari menteri luar negeri," tambahnya menyusul debat bersama menlu Koenders, Rabu (10/05).

Ahok mengajukan banding setelah divonis dua tahun penjara karena dinyatakan bersalah atas penistaan agama. Ia langsung dibawa ke penjara Cipinang Jakarta (09/05) dan setelah mendekam satu malam, pada Rabu (10/05) dini hari ia dipindahkan ke Mako Brimob.

Wakil Gubernur Djarot Syaiful Hidayat -yang diangkat oleh menteri dalam negeri sebagai pejabat pengganti- mengatakan telah mengajukan jaminan dirinya sendiri sebagai tanggungan untuk pembebasan Ahok.

Presiden Joko Widodo menyatakan meminta semua pihak untuk menghormati keputusan hakim.

Namun Voordewind mengatakan keputusan majelis hakim 'tidak menjamin kebebasan beragama'.

"Kita hargai pengadilan di negara lain, tapi kebebasan agama (dalam kasus ini) tak terjamin karena dia diadili sedemikian rupa dengan vonis yang tak seperti biasa. Jadi semoga akal sehat akan terlihat dan pengadilan tinggi pada akhirnya akan membebaskan dia," tambahnya.

"Kami minta menlu untuk konsolidasi dengan koleganya di Uni Eropa untuk secara bersama-sama mengangkat isu ini ke Indonesia. Kami juga memiliki forum dialog Hak Asasi Manusia dengan Indonesia setiap tahun dan akan angkat isu ini. Komunitas internasional harus tekan Indonesia paling tidak dia (Ahok) dibebaskan sampai permintaan banding dijawab dan juga menekan agar pengadilan tinggi membebaskan dia," tambahnya.

BBC Indonesia telah meminta tanggapan kepada kantor menlu Koenders atas permintaan anggota parlemen Belanda ini.

'Indonesia berubah'

Dalam pernyataan sebelumnya, Voordewind menyebutkan, "Hukuman ini (terhadap Ahok) tampaknya menunjukkan terjadi perubahan di Indonesia, di mana (kelompok) Islam radikal menang atas kebebasan beragama dan toleransi terhadap minoritas."

"Itu berita buruk bagi kebebasan termasuk minoritas Kristen di negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia," tulisnya.

Ia mengatakan partai-partai yang mengadakan pertemuan Selasa (09/05) sepakat untuk mengajukan berbagai pertanyaan kepada menteri luar negeri Koenders.

"Belanda harus melanjutkan pembelaan bagi kebebasan dan keadilan di negara kita dan juga kepada kelompok-kelompok rentan di manapun di dunia," tambahnya.

Menurutnya lagi, para anggota parlemen meminta Koenders mengontak pemerintah Indonesia dan juga Uni Eropa untuk mengupayakan 'pembebasan gubernur'. 

Sejumlah pertanyaan yang diajukan para anggota parlemen kepada Koenders termasuk, "Apakah Anda siap untuk mengajukan keprihatinan mendalam terkait vonis ini dan menyerukan pembebasan (Ahok)?" dan juga "Apakah Anda juga siap untuk mengangkat isu ini dalam dialog hak asasi Uni Eropa-Indonesia."

Dubes AS: UU Penistaan Agama Ancam Kebebasan Berpendapat

http://internasional.metrotvnews.com/asia/wkBAAl4b-dubes-as-uu-penistaan-agama-ancam-kebebasan-berpendapat

Dubes AS untuk Indonesia Joseph R. Donovan, di Wisma Antara, Jakarta, Rabu 10 Mei 2017. (Foto: MTVN/Sonya Michaella)

Metrotvnews.com, Jakarta: Vonis dua tahun penjara bagi Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mendapat sorotan komunitas global, termasuk dari Amerika Serikat (AS). 

AS heran mengapa mengutarakan pendapat atau opini mengenai agama tertentu akan menjadi sesuatu yang ilegal.

"Kami yakin bahwa undang-undang penistaan agama di negara mana pun hanya akan mengancam kebebasan beragama dan kebebasan berpendapat serta kebebasan berekspresi dan juga kebebasan pers," kata Duta Besar AS untuk Indonesia, Joseph R. Donovan, di Wisma Antara, Jakarta, Rabu 10 Mei 2017.

Dubes Donovan juga menegaskan kebebasan beragama dan mengutarakan pendapat merupakan fondasi berdirinya AS sebagai negara demokrasi.

"Kami memberikan kebebasan seluas-luasnya untuk warga negara Amerika untuk mengutarakan pendapat dan opini, juga dalam memeluk agama apapun," tegas Dubes Donovan.

Di samping itu, Negeri Paman Sam sangat menghormati dan memuji komitmen Indonesia dalam hal toleransi. AS juga mendukung pemimpin negara dan pemuka agama apapun untuk bersuara lantang menentang tindakan-tindakan intoleran.

Ahok dinilai terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melanggar Pasal 156a KUHP mengenai penodaan agama. Putusan itu lebih berat dari tuntutan jaksa penuntut umum yang menginginkan Ahok dipidana satu tahun penjara dengan masa percobaan dua tahun. 

Jaksa menilai, Ahok hanya melanggar Pasal 156 KUHP sedangkan dakwaan melanggar Pasal 156a KUHP tidak terbukti. Ahok menyatakan akan mengajukan banding atas putusan hakim. Sementara itu, jaksa penuntut umum belum memutuskan langkah apa pun.

„Koenders moet gouverneur Jakarta bijstaan”

http://www.rd.nl/vandaag/politiek/koenders-moet-gouverneur-jakarta-bijstaan-1.1399626

Koenders. beeld ANP

De Tweede Kamer wil dat minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) bij Indonesië gaat pleiten voor vrijlating van de voor godslastering veroordeelde gouverneur van Jakarta.

ChristenUnie-Tweede Kamerlid Joël Voordewind heeft het initiatief genomen. Zijn oproep wordt gesteund door een grote meerderheid van CDA, PVV, SP, SGP, VVD, GroenLinks, PvdA en D66. Koenders zou er ook in Brussel op moeten aandringen dat de zorgen namens de Europese Unie worden geuit.

De christelijke gouverneur Ahok werd dinsdag veroordeeld tot twee jaar cel. Die straf was hoger dan verwacht. De zaak werd gezien als test voor de religieuze tolerantie van het land waar de meeste mensen de islam aanhangen.

Lees ookChristelijke gouverneur Jakarta krijgt twee jaar cel voor belediging islam

Ahok, zijn echte naam is Basuki Tjahaja Purnama, zou kleinerend hebben gesproken over de koran tijdens zijn campagne voor een nieuwe termijn als gouverneur van de Indonesische hoofdstad. Er werd aangifte gedaan en massaprotesten volgden.

De gouverneur had aan de rechters op emotionele wijze uitgelegd dat zijn kritiek zich niet richtte op de koran, maar op de politici die het heilige boek van de islam tegen hem probeerden te gebruiken.

Ahok, van Chinese afkomst, verloor onlangs de verkiezingen van zijn islamitische tegenkandidaat Anies Baswedan.

„Met deze veroordeling lijkt in Indonesië een wissel omgezet, waarbij de radicale islam het wint van godsdienstvrijheid en de tolerantie jegens minderheden”, zegt Kamerlid Voordewind. „Dat is slecht nieuws voor de vrijheid van onder meer de christelijke minderheid in het grootste moslimland ter wereld”. Voordewind vindt het belangrijk dat Nederland opkomt voor kwetsbare groepen.